Pertambangan Batu bara (PKP2PB) yang terdapat didalam subtansi Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya. Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian. 4 Tahun 2009, TLN No 4959) selanjutnya disingkat UU Minerba, memiliki domain yang tidak dapat. Satu lagi tambang emas yang berasal dari Nusa tenggara Barat. com menyajikan berita terkait minyak gas bumi, barang tambang dunia dan Indonesia dari harga minyak pertamina hingga skk migas. Phone: +62 21 - 2270 - 8910 Fax: +62 21 - 2270. Tentunya setelah mendapatkan izin pertambangan rakyat (IPR) dari pemerintah. Konsepsi dasar pengusahaan pertambangan migas di Indonesia adalah pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Eksploitasi berjalan 24 jam nonstop dilakukan sedikitnya 6 penambang ilegal di kawasan hutan produksi dan sumber daya alam, yang berada di sekitar pemukiman warga. . tu kebijakan yang. (2006). Di mana penyelesaian dilakukan Business to Business, adanya konflik antar jenis konsesi, dan tidak ada pengaturan mengenai pembebasan lahan untuk kepentingan industri pertambangan. 3 Martha Pigome, “Politik Hukum Pertambangan Indonesia dan Pengaruhnya Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah” . Kegiatan pertambangan di Indonesia harus dipantau secara ketat untuk menghindari adanya penambangan ilegal yang seringkali. “Pertambangan batu bara banyak merusak lingkungan dan hanya menyengsarakan rakyat,” kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak di hadapan jajaran Kemenko. 3 Tahun 2020. Adanya lingkungan pertambangan ini masyarakat Indonesia selalu berlomba-lomba untuk berada 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 1 tentang pertambangan mineral dan batubaraStrategi. Polemik menahun kegiatan pertambangan ilegal terus berlanjut di Tanah Air. Pertambangan merupakan pilar penting pembangunan di Indonesia. Jakarta, CNBC Indonesia - Pengamat Hukum Pertambangan Wahyu Nugroho membeberkan betapa peliknya memberantas pertambangan ilegal yang. Hal ini bisa mencegah bisnis dalam mempersiapkan rencana pertumbuhan jangka panjang. com, Jakarta - Pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1827 K/30/MEM/2018 telah memberikan pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Melalui UU Cipta Kerja, negara dapat mengatasi banyak masalah dalam pertambangan, terutama terkait macetnya hilirisasi saat ini. Zulkarnain, I. Laporan Berkelanjutan PT Telekomunikasi Indonesia di tahun 2012 berjudul “Menjadi yang Terbaik di Tengah Tantangan/ Excellent Beyond Challenges”. OLEH CITRA LISTRYA RINI. "Masih prospek untuk waktu 10 hingga 20 tahun ke depan sesuai kajian APBI Karena keperluan domestik untuk energi PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap)," katanya kepada Liputan6. Seperti diketahui, baru-baru ini Uni Eropa telah menggugat Indonesia ke. "Terutama pengelolaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), problem tenaga kerja hingga pengelolaan lingkungan hidup," jelas Ketua Umum PERHAPI Malut,. April 2020 di Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Sengketa pertambangan di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1967, yaitu pada saat dilaku-kan kegiatan pertambangan di Papua oleh PT. Ekspor Indonesia Sentuh USD 22 Miliar di Agustus 2023, Terbanyak dari Pertambangan. Perbaikan tata kelola menjadi perlu agar penerimaan negara dari sektor tersebut dapat meningkat dengan optimal. Sedangkan jumlah cadangan laterit mencapai 1. com, Jakarta - Melimpahnya sumber daya alam di Indonesia tak lantas membuat negeri ini lepas dari permasalahan di sektor pertambangan. UUD Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai Negara danBisnis. "Di mana ada tambang, di situ ada penderitaan warga. Video. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol 40, No. com, Jakarta Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan saat ini teridentifikasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) sebanyak 2. 1 Periode Kolonial Belanda – berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 mengenai substansi bumi, air dan kekayaan alam “dikuasai negara” dan “dipergunakan sebesar-besarnya untuk. regulasi dan sistem perizinan pertambangan di daerah. 02 Agustus 2023 - 09:08 WIB. Dalam sebuah forum diskusi publik, Samad berkata carut-marutnya tata. PT Vale Indonesia Tbk merupakan satu dari segelintir perusahaan tambang di Indonesia yang memiliki komitmen untuk menerapkan pengelolaan tambang berkelanjutan di Tanah Air. 682 hektare. Lintas asosiasi pertambangan menyatakan pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) masih menyisakan banyak permasalahan yang belum diatasi oleh Pemerintah. 367 hektar, dengan 8. 085 orang, dengan komposisi pekerja asli Papua 4. Prosiding SNaPP; Sains, Teknologi dan Kesehatan. Pemerintah Sahkan Dua Regulasi Baru Sektor Minerba. A. "Ada 11 konflik di 2019, maka saat. 612 (62,98%) dan pegawai asing. Oleh karena itu pemerintah bisa memfasilitasi dengan memberikan IUP (Izin Usaha Pertambangan) ataupun IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Mulai dari masalah perizinan, konflik dengan penduduk lokal, hingga pencemaran akibat limbah. "Permasalahan PETI ini ada di hulu, yaitu masalah sosial dan ekonomi. Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku telah melakukan upaya preventif seperti memberikan. Hasil kesepakatan KTT COP26 di Skotlandia disebut tidak akan menghambat "kecanduan" Indonesia untuk mengeksploitasi dan mengkonsumsi batu bara yang disebut sebagai salah satu kontributor utama. . Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. 168 juta ton bijih (lebih dari 1,1 milyar ton) atau setara dengan 22 juta ton logam Ni. Sekitar 60 persen dari cadangan batubara total Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih murah (sub-bituminous) yang memiliki kandungan kurang dari 6100 cal/gram. Kegiatan pertambangan di Indonesia, apabila dikelola secara baik maka memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan perekonomian bangsa. com, ditulis Minggu (19/6/2021). Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah: A. Pertambangan Tanpa Izin. Indonesia hanya menguasai 3% cadangan batubara dunia, tetapi perusahaan yang beroperasi di sini telah mengeksploitasinya secepat mungkin. Selasa, 24 Januari 2023 17:45 WIB. pertambangan di negara-negara penghasil bahan tambang, Indonesia dan negara negara Amerika latin merupakan negara yang mempunyai patens; pengembangan cukup besar di masa mendatang. Sudah 50 tahun, PT Freeport Indonesia beroperasi di Timika, Papua. Namun demikian, perkembangan di luar aspek geologi, seperti keadaan poHtik, masalah perijinan dan iJerundang-undangan di Indonesia dalam beberapaPerusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020)”. Mengintip Lokasi Tambang Nikel PT Vale Indonesia di Sorowako Sulsel. Sehingga munculnya peraturan baru ini memaksa para pengusaha tambang batu bara di Indonesia menyesuaikan diri terhadap peraturan yang baru ini. Saat ini Kementerian ESDM melalui Ditjen Minerba sedang melakukan penataan kegiatan pertambangan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, tentang. Pertambangan adalah kegiatan penggalian hasil dari dalam kulit bumi yang sifatnya berharga dan bernilai ekonomis. Warga desa di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara gusar dan khawatir karena perusahaan tambang seng dan timah hitam, PT Dairi Prima Mineral (DPM) bakal beroperasi di desa mereka. Hotma Radja Siregar. Bahkan sesuai. Badan Geologi mencatat luas reklamasi bekas tambang mencapai 8. 2. 372 IUP. 3 Tahun 2020. Penambang memanggul beban seberat 80-85 kilogram. Kegiatan industry penambangan menimbulkan pengaruh baik pengaruh positif maupun negatif. 863. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Masalah Utama Pengelolaan Pertambangan. Berdasarkan laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat 2. SIARAN PERS. Skripsi: Dampak Aktivitas Pertambangan Bahan Galian Golongan C Terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa. com, Jakarta PT Freeport Indonesia dinilai banyak melakukan pelanggaran dalam menjalankan operasinya di Indonesia. Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan serangkaian peraturan yang dianggap menguntungkan bagi industri batubara, dan mendukung rencana gasifikasi. RIZA FARYANA (02011181722029) October 2019. 56 Usaha Tambang Gelapkan Pajak. Sebelum era otonomi daerah, penambangan timah di Pulau Bangka dan Belitung dilakukan oleh PT. BACA JUGA: Menko Luhut: Indonesia Punya Potensi EBT 3. “Adanya pembiaran dari pihak berwenang, kurangnya pengawasan, dan kurangnya fasilitasi perizinan. , 2020, p. c) peralatan yang tidak tertutup tidak dilindungi. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Tabalong ini berupa batu bara. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengakui masih banyak masalah terkait dengan isu. 11 Perbesar Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan saat ini teridentifikasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) sebanyak 2. Pasalnya, tambang di Indonesia ini banyak sekali pro kontra. JAKARTA, KOMPAS — Indonesia mengalami kerusakan hutan tropis akibat industri pertambangan paling tinggi di dunia dengan menyumbang 58,2 persen deforestasi dari 26 negara yang diteliti. Perbesar. Di Indonesia sektor pertambangan berpengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di provinsi-provinsi di Indonesia (Hermawan, 2014). Dan. Pertambangan di Indonesia dimulai berabad-abad lalu. Akibatnya, 714. Pers/04/SJI/2022. Berdasarkan hasil eksplorasi oleh BUMN PT Aneka Tambang di wilayah kerja PT Aneka Tambang. Para ahli mengatakan bahwa saat ini ada sekitar 250. Sayangnya, berbagai persoalan terjadi seputar pertambangan di Maluku Utara, dari bagi hasil tak adil, kemiskinan sampai persoalan lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan secara. CO. Pada pertambangan banyak sekali kecelakaan yang terjadi dan penyebabnya juga banyak, yaitu: 1. 55 Tahun 2022 merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang. Warga khawatir limbah tambang nikel akan. Deforestasi tropis dari industri pertambangan di Indonesia ini mencapai puncaknya pada periode 2010–2014, dan berlanjut hingga hari ini. Rahmana, Siti. Sumber: (Saumi, 2019) Rika Aulia 2301946114 Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dibandingkan dengan negara lain. Selama dekade terakhir, produksi telah menggelembung, mencapai lebih dari 450 juta ton pada tahun 2012. Daerah ini termasuk ke dalam daerah dengan sumber emas dan mineral tertinggi di indonesia. Di mana ada tambang, di situ ada kerusakan lingkungan. MASALAH SOSIAL DAN KONFLIK MASYARAKAT ADAT PAPUA DENGAN PT FREEPORT INDONESIA. Namun, terdapat masalah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu masalah penambangan ilegal. Ekspor Indonesia Sentuh USD 22 Miliar di Agustus 2023, Terbanyak dari Pertambangan. Tambang emas ini mulai beroperasi. Investasi itu akan melalui anak usahanya, PT Adaro Aluminium Indonesia. Tambang mencakup lebih dari 70 persen wilayah Samarinda, menurut data pemerintah, memaksa. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam baik yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan bahwa Indonesia memiliki pertambangan paling maju di antara negara-negara ASEAN. Salah satu dampaknya adalah kerusakan lingkungan yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Namun, aktivitas merusak alam seperti tambang timah ditambah penebangan liar serta perkebunan skala besar, mengakibatkan kondisi air di sejumlah. Ratusan penambang belerang di kawah Gunung Ijen Banyuwangi Jawa Timur menempuh bahaya setiap hari dan bekerja tanpa. meminimalisir terjadinya resiko air di sump meluap kebadan jalan tambang. Baca juga: Mereka Desak KLHK Tolak Pengajuan Perubahan Amdal Dairi Prima. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyebut kejadian di Parigi Moutong bukan tidak mungkin terjadi di daerah lain yang memiliki konflik serupa. Mereka punya Izin Usaha Penambangan (IUP) sejak 1998. Ini meningkat dari kontribusi sektor tersebut ke pertumbuhan tahun 2021 yang sebesar 8,98% dan kontribusi ke pertumbuhan 2020 yang sebesar 6,44%. Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. Belum lagi tipe-tipe sumberdaya unconventional yang belum banyak digarap di Indonesia seperti halnya orogenic gold, sulfida nikel, sedimentary. 9 hentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan/atau. Khususnya masalah pertambangan ilegal. (Kuasa Pertambangan) di wilayah Hutan Lindung, kemudian masalah definisi hutan lindung yang tidak jelas (Zulkarnain,dkk, 2007:5). 169. Sabtu, 23 Januari 2021. com - Jaringan Advokasi Tambang menyatakan, kekerasan kerap terjadi pada masyarakat di berbagai wilayah pertambangan di Tanah Air. M. 6. A. Pada masa itu, timahSekitar 60 persen dari cadangan batubara total Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih murah (sub-bituminous) yang memiliki kandungan kurang dari 6100 cal/gram. Contoh soal 2. Pemerintah kemudian melakukan reformasi manajemen pertambangan dengan. Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya bagi Hak-Hak Warga Negara. Imbas dari problem tata kelola tambang batu bara sangat luas, mulai dari masalah sosial, ekonomi dan, politik yang sangat besar. Sektor ini telah lama menjadi sektor utama penyumbang pemasukan kas negara. Oleh: Rahadyan Fajar Harris “We won’t have a society if we destroy the environment”– Margaret Mead Halo sobat HeyLaw! Pertambangan di Indonesia tidak hanya bisa dilakukan oleh industri raksasa saja lo, tetapi masyarakat perseorangan maupun perkelompok bisa pula melakukan aktivitas penambangan. H. Kegiatan penambangan timah di Indonesia berlangsung sejak abad 17 (Sujitno, 1996), di Pulau Bangka dimulai tahun 1711, di Singkep tahun 1812 dan di Belitung tahun 1852. Berdasarkan masalah-masalah diatas, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang : “Gambaran Angka Kejadian Gangguan Kulit Pasca Pemberhentian Kegiatan Pertambangan Nikel (Ni) Di Desa Lamonggi Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara”. Tercatat total bukaan tambang di Kalsel mencapai 76. menyelidiki masalah pengelolaan tambang minyak, timah, batubara, tambang emas/perak, dan bahan mineral lainnya di Indonesia;. Kabupaten Bombana adalah salah satu Kabupaten di Sulawesi Tenggara yang memiliki persoalan terkait dengan pertambangan emas ilegal. 0. Sebagian usaha pertambangan beroperasi secara singkat, kurang memperhatikan masyarakat setempat dan meninggalkan lubang bekas galian saat mereka berhenti. Medan (ANTARA) - Minat investasi pertambangan di Indonesia masih rendah dan trennya menurun akibat banyak faktor, khususnya ketidakpastian mengenai penyelesaian sengketa tanah dan peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah. Masalah utamanya adalah Pemerintah lebih memberikan perhatian pada sektor hulu yang memberi nilai tambah rendah daripada sektor hilir. Dr. 2 (2021) Pada 1960, berdasaran mosi tadi, pemerintah menerbitkan sua-. Instansi pemerintah yang melakukan penelitian geologi kelautan di seluruh perairan Indonesia adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (PPPGL). Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latarUsaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian aktivitas tambang di. Daerah penghasil emas murni Gunung Pongkor terdapat di bagian Pulau Jawa, yang terletak di Jawa Barat. Menurut dia, minim ruang masyarakat memiliki hak veto atau hak mengatakan ‘tidak’ dalam proses pengurusan pertambangan di Indonesia. , masyarakat lokal, dan. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia menurut Hukum. Luas tersebut melebihi target yang ditetapkan 7. 4 Tahun 2009, dan rezim UU No. Pertambangan di Indonesia diharuskan taat pada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah serta mengadopsi prinsip-prinsip Good Environmental Governance, sehingga terhindar dari masalah yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat. Ternate, Hpost – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) Maluku Utara menyebut, terdapat banyak masalah pada perusahaan tambang di Malut. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VII, Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial, Edisi Revisi. 30 Juli.